Melihat Bagaimana Politik Mempengaruhi Akses dan Keadilan dalam Sistem Kesehatan di Indonesia

Program JKN telah meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan karena mengurangi hambatan finansial yang sebelumnya menjadi penyebab utama rendahnya pemanfaatan layanan kesehatan.

Namun, keberhasilan JKN masih menghadapi tantangan berupa ketimpangan cakupan antarprovinsi. Kartika (2025) menemukan bahwa tingkat kemiskinan, jumlah peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), rasio fasilitas kesehatan, dan ketersediaan dokter menjadi faktor penting yang memengaruhi cakupan JKN di berbagai daerah di Indonesia.

Dengan kata lain, keputusan politik dalam mendistribusikan sumber daya kesehatan secara merata sangat menentukan keberhasilan akses kesehatan nasional.

Selain itu, politik juga memengaruhi pembangunan fasilitas kesehatan. Daerah dengan kapasitas fiskal yang tinggi cenderung memiliki fasilitas kesehatan yang lebih lengkap dibandingkan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Akibatnya, masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil sering kali menghadapi hambatan geografis dan keterbatasan tenaga kesehatan yang mengurangi akses terhadap pelayanan kesehatan berkualitas.

Pasca-pandemi COVID-19, pemerintah melakukan berbagai reformasi melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Regulasi ini bertujuan memperkuat sistem kesehatan nasional melalui penguatan JKN, transformasi digital kesehatan, peningkatan kualitas tenaga kesehatan, dan perluasan akses pelayanan kesehatan yang lebih merata (Muhafid et al., 2025).

Politik dan Keadilan dalam Sistem Kesehatan

Keadilan kesehatan (health equity) mengacu pada kondisi ketika setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal tanpa dipengaruhi oleh status sosial, ekonomi, geografis, maupun faktor lainnya. Dalam konteks ini, politik berperan penting sebagai instrumen redistribusi sumber daya kesehatan.

Sistem kesehatan yang adil tidak hanya memberikan pelayanan yang sama kepada semua orang, tetapi juga memberikan perhatian lebih kepada kelompok yang paling rentan.

Prinsip ini dikenal sebagai equity rather than equality. Kelompok miskin, masyarakat pedesaan, penyandang disabilitas, masyarakat adat, serta penduduk wilayah terpencil sering membutuhkan intervensi yang lebih besar dibandingkan kelompok lain.

Diskursus mengenai keadilan kesehatan di Indonesia banyak muncul dalam implementasi BPJS Kesehatan. Sutan dan Al-Hamdi (2022) menjelaskan bahwa tujuan utama BPJS adalah menciptakan pemerataan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan ketimpangan kualitas layanan, akses terhadap fasilitas kesehatan, dan distribusi tenaga medis yang menyebabkan keadilan kesehatan belum sepenuhnya tercapai.

Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.