Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta – Terkait wacana penundaan pemilu 2024 mendatang yang masih menjadi perbincangan berbagai pihak, Jaringan Aktivis 98 Unpad meminta Presiden Jokowi untuk bersikap tegas terkait wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Selain dari itu, ia bahkan menertibkan komunikasi politik para anggota kabinet agar tidak memprovokasi penundaan pesta demokrasi tersebut.
Di mana hal tersebut disampaikan Jubir Jaringan Aktivis 98 Unpad Yodhisman Sorata.
Yodhisman Sorata mengatakan bahwa wacana terkait penundaan pemilu 2024 maupun tiga periode masa jabatan presiden harus dilawan. Karena bertentangan proses demokrasi yang ada di Indonesia.
“Maka kami meminta kepada para elit politik, untuktidak berkonspirasi dan membegal proses demokrasi dan prinsip-prinsip reformasi melalui Amandemen Undang Undang Dasar,” ungkapnya. Dikutip dari Galamedia. Kamis, 24 Maret 2022
- Tolak Penundaan Pemilu, Sekjen Hasto: Ibu Mega Arahkan PDIP Kokoh pada Jalan Konstitusi
- Komisi III DPR RI Minta MA dan KY Periksa Hakim PN Jakpus: Kalau Perlu Dinonpalukan Dulu
- Soal Polemik Penundaan Pemilu, Pengamat: Ini Taktik yang Dungu
- Sebut Kasus Minyak Goreng Danai Penundaan Pemilu, Masinton: Itu Semua Butuh Biaya
- Ternyata Cak Imin, Zulkifli Hasan dan Airlangga Itu Kerbau Luhut Dalam Operasi Kudeta Konstitusi Penundaan Pemilu, Ini Kata Rizal Ramli
Menurutnya pemilu merupakan sarana mutlak dalam sistem demokrasi. Pemilu yg langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil mutlak dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.
Dikatakannya kepatuhan pada ketentuan konstitusi ini, merupakan salah satu perwujudan aspirasi reformasi yang digelorakan oleh mahasiswa, termasuk aktivis mahasiswa Unpad pada tahun 1998.
“Sayangnya saat ini kita menyaksikan sejumlah elit politik, yang berusaha mendorong kepemimpinan nasional untuk menyimpang dari ketentuan konstitusi negara tentang pemilu,” tuturnya.
Yodishman menjelaskan upaya tersebut, dengan menggulirkan wacana penundaan pemilu, yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2024.
Ia menjelaskan bahwa wacana penundaan pelaksanaan pemilu, akan berdampak luas pada sistem penyelenggaraan kenegaraan nasional, diantaranya pada penambahan masa jabatan para pejabat publik yg posisinya merupakan hasil pemilu (elected officials).
Sehingga tidak hanya Presiden, tapi berdampak kepada kepala daerah, baik provinsi, kota dan kabupaten
Pada kesempatan yang sama, Aktivis 98 Unpad, Eko Arif Nugroho menjelaskan bahwa pihaknya mencium adanya upaya agar pemerintahan hari ini, terus melanjutkan pemerintahannya.
“Hal ini sangat berbahaya bagi sistem demokrasi yang baru berjalan dua kali kepemimpinan nasional melalui pemilu yang demokratis,” katanya.
Hal senada disampaikan oleh Tokoh Reformasi, Juandi Rewang bahwa tanpa adanya dukungan dari rakyat melalui pemilu yang demokratis, maka sama saja dengan mengkhianati reformasi yang sudah dijaga selama ini.
“Ini namanya begal demokrasi. Para Ketua Partai jangan berkomplot untuk membegal proses demokrasi dan prinsip prinsip reformasi melalui amandemen Undang Undang Dasar dan atau menghambat proses penganggaran pemilu 2024,” tambahnya.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.