Nasib 7.000 Honorer Makassar di Ujung Tanduk

Terkini, Makassar – Ribuan tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar kini berada dalam ketidakpastian. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mulai mengevaluasi keberadaan mereka dalam rangka efisiensi anggaran.

Langkah ini diklaim sebagai bagian dari upaya penyesuaian jumlah tenaga kerja dengan kebutuhan yang ada, serta menyesuaikan regulasi yang berlaku.

“Kami akan mengevaluasi, apakah ada tenaga honorer yang jumlahnya berlebihan. Jika iya, kami akan memindahkan atau mengurangi sesuai kebutuhan. Jika pengangkatan tenaga honorer sudah tidak sesuai aturan, maka itu tidak bisa dibiarkan,” kata Munafri dalam pernyataan resminya.

Pernyataan ini menimbulkan kegelisahan bagi sekitar 7.000 tenaga honorer yang belum terdaftar dalam proses Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Mereka kini menghadapi kemungkinan diberhentikan atau, dalam skenario lain, mengikuti seleksi ulang yang belum tentu memberikan kepastian kerja.

Pemberhentian atau Seleksi Ulang?

Langkah Pemkot Makassar dalam menata tenaga kerja di lingkungannya tak terlepas dari kebijakan nasional terkait tenaga honorer.

Pemerintah pusat sebelumnya telah menegaskan bahwa per 28 November 2023, tenaga honorer di instansi pemerintahan harus melalui mekanisme seleksi menjadi PPPK atau ditiadakan.

“Kita akan lihat bagaimana aturan yang berlaku. Jika ada peluang untuk melakukan seleksi ulang dan memenuhi kuota, maka kami akan melakukan itu. Namun, jika tidak ada, kami tidak bisa berbuat banyak,” tambah Munafri.

Sejumlah honorer yang ditemui mengaku cemas. Mereka merasa telah mengabdi bertahun-tahun, tetapi kini menghadapi ketidakpastian.

Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.