Pemerintahan Jokowi Batalkan PPKM Level 3 Nataru, Fraksi PKS Kritik Keras

Terkini.id, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati mengkritik keras langkah Pemerintahan Jokowi membatalkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 secara nasional saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati pun mempertanyakan kebijakan pemerintah yang berubah-ubah di detik-detik terakhir kebijakan akan dilaksanakan.

Mufida menilai bahwa tidak tepat jika rencana pembatasan saat libur Nataru dibatalkan dengan dalih capaian peningkatan tes dan juga cakupan vaksinasi yang sudah bagus. 

Pasalnya, kini ada ancaman varian Omicron yang berasal dari Afrika Selatan yang sudah menyebar di 45 negara.

“Saat ini sedang harus ada kewaspadaan tingkat tinggi antisipasi masuknya varian baru,” ujar Mufida pada Selasa, 7 Desember 2021, dilansir dari RMOL.

Selain itu, ia juga melihat bahwa Indonesia belum mengalami fase kekebalan kelompok dengan indikator 70 persen dosis lengkap dari total jumlah populasi masyarakat.

“Ini kita baru 76 persen dosis satu dan baru 56 persen dosis dua. Masih jauh dari angka untuk menjadi pijakan melonggarkan beberapa hal,” katanya.

Mufida juga menyinggung bahwa PKS kerap kali menyampaikan kepada Pemerintah untuk tidak berburu-buru mengeluarkan kebijakan tanpa dasar sains. 

Menurutnya, pemerintah seharusnya tidak ceroboh dalam mengeluarkan kebijakan untuk masyarakat karena publik akan bingung dengan kebijakan pemerintah dalam menjalani aktivitasnya.

“Ini kan berubah lagi, padahal jauh-jauh hari sudah disosialisasikan ada pembatasan akhir tahun. Publik juga sudah bersiap dengan pembatasan ini karena sudah paham jauh-jauh hari. Bahkan sudah turun kebijakan larangan libur sekolah dan perkantoran pada masa Nataru,” katanya.

Dengan pembatalan PPKM Level 3 nasional ini, Mufidah juga bertanya-tanya terkait aturan seperti apa yang akan diterapkan Pemerintahan Jokowi untuk mencegah terjadinya lonjakan Covid-19.

“Apakah semua mobilitas boleh tanpa pembatasan sama sekali? Atau mau disesuaikan dengan kondisi tiap daerah? Atau kebijakan lainnya?” tanyanya.

Mufida pun mengingatkan Pemerintahan Jokowi bahwa selama Indonesia belum terbebas dari pandemi, maka strategi yang terbukti efektif dalam perang melawan Covid-19 adalah protokol kesehatan, peningkatan serius pelaksanaan 3T, optimalisasi dan percepatan capaian vaksinasi.

Selain itu, ia menilai bahwa perlu pula dilakukan pembatasan berbasis data lokal guna mengantisipasi penyebaran. 

“Jangan di tengah varian baru yang daya tahan vaksinasi juga masih simpang siur justru dilakukan perubahan,” kata Mufida

“Jangan sampai publik menangkap perubahan aturan ini sebagai pembebasan untuk melakukan aktivitas tanpa prokes pada libur panjang sekolah, natal dan akhir tahun ini,” tambahnya.

Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.