Namun, upaya pembatasan ini terbentur dengan masifnya promosi penjualan kendaraan oleh produsen.
“Produsen terang-terangan meningkatkan pemasaran mereka, sementara kita justru berusaha membatasi jumlah kendaraan. Ini kontradiktif,” katanya.
Krisis Transportasi Publik
Ahli Transportasi Universitas Hasanuddin, Lucky Caroles, menggambarkan betapa sulitnya kondisi transportasi saat ini.
“Dulu setiap lima menit ada angkot, sekarang tunggu setengah jam pun belum tentu ada,” tuturnya.
- Klarifikasi Kuasa Hukum Tergugat, Perkara Yang Sedang Bergulir di PN Jeneponto Adalah Bisnis
- POP MART Resmi Hadir di Makassar, Dorong Ekonomi Kreatif dan Permudah Akses Kolektor di Indonesia Timur
- Gugatan Wanprestasi Rp2,2 Miliar Seret Oknum Anggota DPRD Jeneponto ke Pengadilan
- Pansus Hak Angket DPRD Gowa Tegaskan Fokus Selidiki Dugaan Penyalahgunaan Wewenang, Bukan Persoalan Pribadi
- BSI Salurkan Bantuan untuk Korban Gempa pada Peringatan HUT ke-18 Kabupaten Sigi
Ia menceritakan bagaimana keluarganya terpaksa menggunakan kendaraan pribadi karena angkutan umum yang tidak lagi bisa diandalkan.
“Dulu anak saya bisa naik angkot ke sekolah, sekarang terpaksa pakai kendaraan sendiri. Biaya transportasi jadi beban besar,” ungkapnya.
Hal ini, kata dia, semakin memperlebar kesenjangan akses transportasi antara mereka yang mampu memiliki kendaraan pribadi dan masyarakat berpenghasilan rendah yang semakin kesulitan mendapatkan layanan transportasi yang layak.
Minimnya Data
Salah satu tantangan besar dalam pengelolaan transportasi di Makassar adalah kurangnya data yang transparan. Jusman mengungkapkan bahwa Dishub sudah sering kali meminta data jumlah ojek online kepada perusahaan penyedia layanan, namun tidak pernah mendapat jawaban.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.
