Terkini.id, Jakarta – Politisi Partai Demokrat, Rachland Nashidik menyayangkan Yusril Ihza Mahendra yang menyoal Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat.
Pasalnya, menurut Rachland Nashidik, isi AD/ART sama persis dengan milik partai-partai politik dalam koalisi pemerintah.
“Ada partai politik koalisi pemerintah yang bahkan memiliki struktur Majelis Tinggi yang punya kekuasaan lebih besar, yaitu berwenang membatalkan semua keputusan Dewan Pengurus,” ungkapnya pada Jumat, 24 September 2021, dilansir dari GenPI.
Oleh karena itu, Rachland mempertanyakan mengapa Yusril Ihza Mahendar hanya mempermasalahkan Partai Demokrat.
“Ini karena Yusril memang memihak Moeldoko dan mendapat keuntungan dari praktik politik hina tersebut,” tuturnya.
- Gubernur Sulsel Terima Kunjungan Menko Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra
- Minta Larangan Bukber Dicabut, Yusril Ihza: Pemerintah Jokowi Bisa Disebut Anti-Islam!
- Larangan Buka Puasa Bersama Tuai Respons dari Berbagai Pihak
- Mahfud MD Ngaku 'Nyerah' Ditantang Debat Jumhur Hidayat: Mohon Maaf!
- Yusril Sebut Prabowo Berpotensi Menangkan Pilpres 2024 Jika Didampingi Jokowi Sebagai Cawapres
Sebagaimana diketahui, Yusril Ihza Mahendra kini menjadi Kuasa Hukum empat kader eks Partai Demokrat dan mengajukan judicial review (JR) atau uji materi terhadap AD/ART tahun 2020 ke Mahkamah Agung (MA).
Terkait itu, Rachland mengatakan bahwa Yusril lebih baik menjadi akademisi dibandingkan harus ikut campur dalam polemik Partai Demokrat.
Menurutnya, Yusril bisa memilih untuk menjadi profesor tata negara yang berjuang tanpa pamrih untuk dunia akademis, misalnya mendorong legislative review terhadap UU Partai Politik.
“Itu bisa mendorong agar ‘kekosongan hukum’ bisa dibahas oleh para legislator dan hasilnya akan berdampak pada semua partai,” ujar Rachland.
Lebih lanjut, Rachland juga menyinggung bahwa Yusril sebenarnya bisa menolak menjadi Kuasa Hukum pihak Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko tanpa membuat hangus uang sang jenderal.
“Moeldoko bukan orang miskin, duitnya mampu membeli jasa advokat lain,” paparnya.
Rachland juga menilai, klaim netralitas Yusril adalah tabir asap yang sia-sia menutupi keberpihakan politikus PBB itu kepada Moeldoko.
“Alih-alih kampiun demokrasi, Yusril dalam kasus ini justru adalah kuku-kuku tajam dari praktik politik yang menindas,” tandanya.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.
