Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta – Pakar hukum tata negara, yakni Yusril Ihza Mahendra, memberikan sentilan menohok super jleb pada Mahfud MD.
Ia menyentil pernyataan Menko Polhukam itu terkait langkah uji materiel AD/ART Partai Demokrat ke Mahkamah Agung.
Yusril menyebut bahwasanya pernyataan Mahfud MD yang sebelumnya mengatakan uji materiel yang dilakukan tidak ada gunanya.
Seperti diketahui, Yusril dalam kapasitasnya sebagai kuasa hukum empat mantan kader PD mengajukan uji formil dan materiel AD/ART PD ke MA.
“Ucapan Pak Mahfud itu harus dilihat dari sudut mana beliau berada,” tutur Yusril, dikutip terkini.id dari JPNN pada Kamis, 30 September 2021.
- Mahfud MD Tegaskan Perpol 10 2025 Adalah Pembangkangan Terhadap Konstitusi
- Mahfud MD Enggan Terima Honor Saat Jadi Khatib di Masjid Al-Markaz
- Lewat Pantun di Kampanye Ganjar, Butet Kartaredjasa Sindir Jokowi: Ini Banteng-Banteng yang Dilukai, Siapa yang Melukai?
- Cak Imin: Kalau jadi Wapres Ga Ada Gunanya Ya Mundur!
- Mahfud MD Akan Kirim Tim Untuk Investigasi Dugaan Intimidasi yang Diterima Melki
“Kalau seorang politikus yang pikirannya bagaimana merebut kekuasaan dan jatuh-menjatuhkan orang yang sedang berkuasa, ucapan Pak Mahfud mungkin ada benarnya,” sambungnya menohok.
“Karena itu, menganggap uji formil dan materiel ke MA itu tidak ada gunanya.”
Menurut mantan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia itu, akan berbeda jikalau Mahfud berpikir sebagai seorang negarawan.
Yusril lebih lanjut mengatakan UUD 45 maupun undang-undang secara normatif memerintahkan untuk membangun kehidupan bangsa yang sehat dan demokratis, di mana partai memainkan peranan besar dalam penyelenggaraan negara.
“Bagaimana negara akan sehat dan demokratis kalau partai-partai sendiri monolitik, oligarkis, dan nepotis?” tanyanya.
“Keputusan-keputusan partai didominasi oleh seorang tokoh saja atau keputusan didominasi oleh elite tertentu melalui lembaga yang tidak demokratis di dalam partai itu.”
Yusril berpandangan ketika uji materiel dikabulkan Mahkamah Agung, maka di masa mendatang tidak akan ada lagi partai yang sesuka hatinya meligitimasi kemauan tokoh-tokohnya melalui AD ART partai yang bertentangan dengan UU dan UUD 45.
“Kalau dilihat dari perspektif ini, JR (judicial review) ini bukan tidak ada gunanya, malah sangat besar manfaatnya. Jadi, di mana posisi Pak Mahfud, politikus atau negarawan?”
Mantan menteri sekretaris negara itu juga menduga Mahfud MD belum membaca dengan seksama permohonan uji formil dan materiel AD ART Partai Demokrat ke MA.
“Karena itu komentarnya seperti di luar konteks. Terkesan beliau menganggap ada upaya untuk menjatuhkan AHY. Sebagai advokat, saya tidak berurusan dengan hal itu,” sambung Yusril.
“Bahwa ada para politikus yang akan memanfaatkan Putusan MA nanti jika sekiranya dikabulkan untuk kepentingan politik mereka, saya tidak ikut campur. Saya bekerja profesional sebagai advokat.”
Yusril kemudian mengingatkan Mahfud sebagai Menko Polhukam sebaiknya tidak banyak berkomentar terhadap sebuah perkara yang dalam proses diperiksa oleh Mahkamah Agung.
“Pemerintah sebaiknya bersikap netral dan menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara itu kepada Mahkamah Agung,” katanya.
“Apa pun putusan MA nanti, semua pihak termasuk Pemerintah, wajib menghormati putusan lembaga yudikatif tertinggi itu,” tandas Yusril.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.