Utang ke PT. Pertamina Tembus Rp 100 T, DPR Desak Pemerintah Bayar Segera

Terkini.id, Jakarta – Pemerintah didesak Komisi VII DPR RI segera membayar utang kompensasi ke PT Pertamina (Persero) dengan tujuan mencegagah krisis likuiditas.

Desakan ini tertuang dalam kesimpulan rapat dengar pendapat antara Komisi VII dengan Direktur Jenderal Migas
Wakil Ketua Komisi Eddy Soeparno, saat membacakan kesimpulan rapat.

“Komisi VII DPR RI mendesak pemerintah agar kompensasi kepada Pertamina yang bernilai sekitar Rp 100 triliun dapat segera dibayarkan guna mencegah krisis likuiditas Pertamina yang dapat mengganggu pengadaan dan penyaluran BBM nasional,” bilangnya dikutip dari detik.com.

Baca Juga: Usulan PSSI Disetujui Pemerintah Terkait Indonesia Jadi Tuan Rumah Piala...

Lebih lanjut Komisi VII juga sepakat untuk melakukan penambahan kuota untuk solar subsidi sebanyak 2 juta kiloliter (KL).

“Komisi VII sepakat untuk melakukan penambahan kuota solar subsidi sebesar 2 juta KL menjadi 17 juta KL serta penambahan kuota minyak tanah sebesar 100 ribu KL menjadi 600 ribu KL berdasarkan kondisi real di lapangan atas paparan Dirjen Migas Kementerian ESDM, Kepala BPH Migas dan Pertamina dan selanjutnya diagendakan pembahasan dengan Menteri ESDM,” ujarnya.

Baca Juga: Pengguna BBM Subsidi Akan Dibatasi, Berikut Kendaraan yang ‘Diharamkan’ Menggunakan...

Dikutip dari Biro Pers Istana dalam konferensi pers APBN, Senin 28 Maret lalu, Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan mengungkapkan, pemerintah memiliki utang sebesar Rp 109 triliun ke Pertamina dan PLN terkait kompensasi penyaluran BBM dan listrik.

Ia juga mengutarakan bahwa Kompensasi tersebut merupakan kewajiban yang harus dibayar hingga tahun 2021.

Menurut Sri Mulyani, harga BBM dan listrik belum mengalami perubahan harga sehingga pemerintah harus membayar kompensasi kepada Pertamina dan PLN.

Baca Juga: Pengguna BBM Subsidi Akan Dibatasi, Berikut Kendaraan yang ‘Diharamkan’ Menggunakan...

Ia juga menjelaskan bahwa, pada tahun 2020 pemerintah telah membayar kompensasi sebesar Rp 47,9 triliun. Dari angka itu, sebanyak Rp 30 triliun untuk Pertamina dan Rp 17,9 triliun untuk PLN.

“Sebetulnya untuk Pertamina masih ada Rp 15,9 triliun kewajiban kompensasi 2020 yang belum kita lunasi,” ungkapnya.

Sri Mulyani juga menuturkan, berdasarkan audit BPKP kompensasi untuk BBM di 2021 melonjak sampai Rp 68,5 triliun. Kemudian, untuk listrik sebanyak Rp 24,6 triliun.

Dengan memperhitungkan tagihan yang belum terbayar untuk tahun 2020 dan kewajiban yang mesti dibayar untuk tahun 2021, maka total utang pemerintah ke Pertamina dan PLN mencapai Rp 109 triliun.

“2021 berdasarkan audit BPKP kita sudah menerima bahwa kompensasi akan makin melonjak. Untuk biaya kompensasi BBM akan melonjak Rp 68,5 triliun. Ini tagihan Pertamina kepada kami. Dan untuk listrik Rp 24,6 triliun, jadi masih ada Rp 93,1 triliun. Secara total dalam hal ini pemerintah memiliki kewajiban Rp 109 triliun,” pintanya.

Bagikan