Mitra Terkini
Kemudian juga terjadi peningkatan angka luasan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) di Makassar.
“Ini semua yang tambah RTH kita,” jelas Azhar.
Meski telah terjadi peningkatan, Azhar mengatakan target kota disebutnya masih sangat jauh, yaitu di angka 30 persen, atau 10 persen privat dan 20 persen publik.
Dia mengatakan masih banyak potensi yang bisa diidentifikasi, PSU misalnya, tercatat masih ada puluhan yang belum sepenuhnya diserahkan ke pemerintah kota.
“Pihak pengembang ini, kita mau identifikasi karena ada RTH kita di sana, ini indikator yang menjadi akumulasi dalam menghitung persentase RTH,” jelasnya.
- WALHI Sulsel Dirikan Posko Aduan untuk Hentikan Kejahatan Lingkungan
- Tolak Tambang Emas di Rampi, Walhi Minta Bebaskan 17 Masyarakat Adat
- WALHI Beri Kritik Tajam atas Proyek Sampah Pemkot Makassar
- Bencana Ekologis dan Ketimpangan Air: Catatan Suram WALHI Sulsel untuk 2024
- WALHI Soroti Debat Perdana Pilgub Sulsel: Lingkungan Hidup Hanya Sebatas Janji?
Berdasarkan aturan, pembangunan kawasan perumahan ini telah mensyaratkan 30 persen dari luas kawasan untuk diserahkan ke Pemkot dalam bentuk PSU.
Kemudian sejumlah program lainnya seperti vertikal garden lewat program lorong wisata, hingga program green building dari Pemerintah Makassar.
Luasan RTH juga disoroti anggota DPRD Makassar, Fasruddin Rusli. Ia mengatakan salah satu lahan yang paling memungkinkan adalah pemanfaatan PSU. Sebab itu, ia meminta digenjot capaiannya.
DPRD diketahui telah berupaya membekali Pemkot lewat regulasi Ranperda PSU agar penyerahan PSU ini bisa lebih progresif lagi. Sebab untuk mengandalkan lahan sangat sulit dengan keterbatasan anggaran yang ada.
“Memang terkendala dengan kekuatan modal pembelian lahan,” jelas legislator PPP ini.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.