Mitra Terkini
Fadli juga mengungkapkan data penurunan tutupan hutan di Luwu Utara dan Luwu Timur dalam lima tahun terakhir.
“Dari 2019 hingga 2021, kehilangan hutan turun dari 8.943 hektar menjadi 4.373 hektar per tahun. Namun, di Pegunungan Tokalekaju, laju deforestasi justru meningkat tajam hingga 10.194 hektar per tahun pada 2023,” jelasnya.
Ancaman dari Pertambangan dan Konflik Sumber Daya Alam
Zulfaningsih HS, pembicara berikutnya, memaparkan ancaman serius dari ekspansi tambang nikel di sekitar Kompleks Danau Malili, khususnya Danau Towuti.
“Deforestasi di kawasan ini mempercepat sedimentasi, merusak habitat ikan endemik, dan mencemari sumber air masyarakat akibat limbah tambang,” katanya.
- Living Lab Ekonomi Sirkular: Kemitraan Universitas Negeri Makassar dan TPS3R Karebosi Didukung oleh Program Bestari Saintek 2026
- MAF Polbangtan Kementa Vol. 7 Edisi 25 Dorong Transformasi Pengendalian OPT Modern untuk Produktivitas Pertanian Nasional
- Yayasan AHM Berikan Penghargaan kepada Tiga Bengkel Binaan Berprestasi
- Perkuat Budaya Keselamatan Laboratorium, Polbangtan Kementan Gelar Workshop Pengelolaan Limbah B3
- New Honda BeAT Tampil Lebih Ekspresif dengan Warna dan Striping Baru
Selain itu, konflik sumber daya alam di Sulawesi Selatan terus meningkat. WALHI mencatat perselisihan antara petani dan korporasi besar, seperti PT Vale Indonesia di Luwu Timur, PTPN XIV di Takalar, dan PT Lonsum di Bulukumba.
Konflik lain melibatkan masyarakat adat Seko dengan program Bank Tanah di Luwu Utara serta sengketa antara petani dan PT Masmindo di Luwu.
Seruan dan Rekomendasi untuk Pemimpin Baru
Menutup pemaparan, Muhammad Al Amin membacakan rekomendasi WALHI untuk Gubernur Sulawesi Selatan yang baru terpilih. Sembilan poin tuntutan tersebut mencakup:
- Mengutamakan lingkungan hidup dalam perencanaan investasi dan infrastruktur.
- Mengevaluasi atau mencabut izin usaha pertambangan di ekosistem vital.
- Meninjau ulang RTRW Terintegrasi Sulawesi Selatan No. 3 Tahun 2022.
- Menerapkan mitigasi bencana berbasis bentang alam.
- Memulihkan dan melindungi daerah resapan air dan DAS.
- Mengembangkan ekonomi berbasis pengetahuan lokal dan ekologi.
- Menegakkan hukum lingkungan di kawasan pesisir, hutan, dan karst.
- Meningkatkan kapasitas adaptasi iklim bagi petani, perempuan, dan nelayan.
- Mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam pembangunan.
“Keadilan ekologi bukanlah ancaman, melainkan mimpi bersama,” tegas Al Amin.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.