Masuk

Oknum DPRD Sulsel Ditengarai Rusak Hutan Lindung di Toraja Utara, WALHI Sebut Prosesnya Mandek

Komentar

Terkini.id, Makassar – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan telah melaporkan JS, oknum Anggota DPRD Provinsi Sulsel ihwal dugaan perusakan kawasan hutan lindung Pongtorra ke Polda Sulsel. 

JS ditengarai telah membabat hutan lindung untuk membangun sebuah vila di Pongtorra, Kabupaten Toraja Utara. Namun hingga 7 bulan sejak dilaporkan, kasus tersebut mandek.

Pada Jumat, 8 Juli 2022, WALHI Sulawesi Selatan menggelar konferensi pers dengan mengangkat tema “Tajam Ke Bawa Tumpul Ke Atas:

Baca Juga: Yayasan Hadji Kalla Jalankan Program TPQ Pelosok di Toraja Utara

Mandeknya Penegakan Hukum Lingkungan Polda Sulsel dalam Penanganan Kasus Pengrusakan Kawasan Hutan Lindung Pongtorra oleh oknum DPRD Provinsi Sulawesi Selatan”.

Staf Advokasi dan Kajian WALHI Sulsel Arfiandi Anas mengatakan selain melaporkan kasus perusakan kawasan hutan lindung Pongtorra ke Polda Sulawesi Selatan, pihaknya juga melaporkan ke Balai Gakkum Sulawesi.

“Untuk di Polda kami lapor tanggal 15 Desember 2021 dan ke Gakkum itu tanggal 27 Desember 2021. Hingga proses klarifikasi dan pemanggilan sebagai saksi dilakukan sejak Desember sampai dengan April 2022,” ujarnya.

Baca Juga: Walhi Desak Kejati Percepat Kasus Oknum Anggota DPRD Sulsel Soal Pendudukan Hutan Lindung

Menurutnya, selama penanganan kasus yang dilaporkan, terdapat dua hal kesalahan prosedural yang pihaknya temukan, baik dari pihak Polda Sulawesi Selatan maupun Balai Gakkum Sulawesi.

Pertama, penyidik Krimsus Polda Sulsel baru mengeluarkan surat laporan polisi pada saat proses penyelidikan sudah berjalan, tepatnya pada bulan maret 2022. 

“Ini tentu bertentangan dengan Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan,” ujarnya.

Kedua, pada tanggal 15 Maret 2022, Balai Gakkum Sulawesi mengeluarkan surat terkait perkembangan laporan yang pihaknya masukkan dengan menjelaskan bahwa laporan yang dimaksud telah ditangani oleh Polda Sulawesi Selatan. 

Baca Juga: WALHI Sulsel Minta Penataan DAS Jeneberang Tak Menggusur Masyarakat

“Namun setelah kami konfirmasi ke Polda, mereka mengatakan bahwa tidak ada informasi soal kasus yang WALHI Sulsel laporkan di Balai Gakkum Sulawesi,” jelasnya.

Setelah mempelajari penanganan kasus yang dilaporkan dinilai sangat lambat, WALHI kemudian mencermati ada tiga kejanggalan dalam penanganan kasus ini.

Pertama, menilai Polda Sulsel tidak mampu melakukan penindakan tegas terhadap dugaan pelanggaran pidana perusakan hutan yang melibatkan pejabat negara yakni oknum anggota DPRD Sulsel.

Kedua, bukti yang diajukan ke Polda Sulawesi Selatan sudah cukup kuat untuk penyidik melakukan penetapan tersangka, namun sampai saat ini belum ada tersangka yang ditetapkan. 

Terakhir, Alasan Polda Sulsel yang masih menunggu pihak BPKH untuk melakukan telaah titik koordinat dari sejak bulan Mei sampai sekarang belum menemukan hasil. 

“Inilah yang kami catat sebagai kejanggalan penangan kasus yang telah kami laporkan,” Ujar Arfiandi.

Sementara, Muhammad Al Amin, Direktur WALHI Sulawesi Selatan menilai pelaporan ini berawal dari keresahan warga yang menyaksikan langsung hutannya dirusak. Lalu kemudian melaporkan kasus ini ke WALHI Sulawesi Selatan.

“Setelah punya cukup bukti yang kuat, kami pun melaporkan kasus ini ke Polda Sulsel dan Balai Gakkum Sulawesi. Ini kami lakukan untuk menguji seberapa netralnya penegakan hukum lingkungan terhadap oknum pejabat,” ujar Amin.

Amin juga menjelaskan bahwa pelaporan kasus perusakan hutan ini telah dilaporkan. Namun sampai sekarang belum ada informasi pasti dari pihak penyidik.

“Kami melihat, ketika oknum pejabat yang melakukan dugaan tindak pidana prosesnya cukup lama, tetapi ketika masyarakat kecil prosesnya sangat cepat. Dari sini kami menduga kuat bahwa ada proses yang diskriminatif dan upaya pelambatan proses tindak pidana,” jelasnya.

Terakhir, Direktur WALHI Sulawesi Selatan juga menegaskan bahwa jika kasus ini tidak dilanjutkan, maka hal ini menjadi preseden buruk bagi Polda Sulawesi Selatan.

“Terkhusus soal penegakan hukum lingkungan, jika ini tidak dijalankan maka Kapolda Sulsel jelas gagal dalam menegakkan kasus hukum lingkungan di Sulawesi Selatan,”

“Kami juga dalam kesempatan ini menggarisbawahi jika Polda Sulsel tidak mampu menyelesaikan kasus ini dalam dua atau tiga bulan ke depan, maka kasus ini kami akan bawa ke Mabespolri. Yang pada intinya, kasus ini akan tetap kami kawal sampai selesai,” tutupnya.

Adapun beberapa tuntutan WALHI Sulawesi Selatan yang dibacakan dalam konferensi pers ini yakni:

1. Segera jalankan kembali proses penyidikan kasus Hutan Lindung Pongtorra yang saat ini mandek di Ditreskrimsus Polda Sulsel.

2. Mendesak Polda Sulsel untuk segera menetapkan tersangka bagi pelaku tindak pidana pengguna kawasan Hutan Lindung Pongtorra tanpa izin.

3. Mendesak Balai Gakkum Sulawesi bersama dengan Polda Sulsel membuka informasi bagi WALHI Sulsel sebagai pelapor.

4. Mendesak Polda Sulsel untuk melakukan penghentian pembangunan villa di lokasi Hutan Lindung Pongtorra.

5. Mempercepat proses untuk dilakukan pelimpahan ke kejaksaan mengingat kasus telah berjalan selama tujuh bulan.