Resmi Dinonaktifkan Bersama 74 Pegawai KPK Lain, Novel Baswedan Tegas: Kami akan Lawan

Terkini.id, Jakarta – Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan menanggapi soal surat penonaktifan dirinya bersama 74 pegawai lainnya.

Seperti diketahui, sebelumnya telah diumumkan bahwa terdapat 75 pegawai KPK yang tak lulus Tes Wawasan kebangsaan yang merupakan salah satu rangkaian untuk alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Rabu, 5 Mei 2021 lalu, Firli Bahuri mengatakan bahwa tak ada pemecatan terhadap 75 pegawai tersebut. Namun, kini keluar surat bahwa mereka dinonaktifkan.

Baca Juga: KPK Hentikan Pembangunan Masjid Desa Arra, Dana Masjid Dikirim ke...

Novel pun menentang dengan tegas surat nonaktif terhadap 75 pegawai KPK tersebut dan siap untuk melawan melalui jalur hukum.

Menurutnya, akan ada tim kuasa hukum yang akan menuntut surat keputusan yang ditanda tangani oleh Biro SDM KPK.

Baca Juga: Firli Beber Banyak Taliban di KPK, Novel Baswedan: Dia Bungkus...

“Maka sikap kami jelas, kami akan melawan!,” kata Novel Baswedan, pada Selasa, 11 Mei 2021, dilansir dari Jawa Pos.

Novel juga mengkritik bahwa surat itu seharusnya adalah pemberitahuan hasil asesmen. 

Namun, isinya malah diikuti oleh penyerahan tugas dan tanggung jawab dari para pegawai kepada atasan.

Baca Juga: Bukan Demi Karier, Novel Baswedan Beberkan Alasannya Masuk KPK: Ingin...

“Karena agak lucu juga, SK itu kan pemberitahuan hasil asesmen, tapi kok di dalamnya menyebut menyerahkan tugas dan tanggung jawab, bukan pemberhentian lho,” kata Novel.

Lebih lanjut, Novel juga  menegaskan bahwa proses alih status pegawai KPK menjadi ASN melalui TWK itu bukanlah proses yang wajar. 

Ia menilai bahwa tes itu adalah upaya sistematis untuk menyingkirkan orang-orang terbaik dari KPK.

“Ini bukan seleksi orang tidak kompeten dinyatakan gugur, tapi ini upaya yang sistematis yang ingin menyingkirkan orang bekerja baik untuk negara. Ini bahaya,” tandas Novel.

Dalam surat yang ditanda tangani Kepala Biro SDM Yonattan Damme Tangdilintin, 75 pegawai yang tak lolos TWK diminta menyerahkan tanggung jawab pekerjaannya kepada atasannya.

Dilansir dari Jawa Pos, surat tersebut ditandatangani pada 7 Mei 2021 dengan isi sebagai berikut:

Kesatu, menetapkan nama-nama pegawai yang tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini, Tidak Memenuhi Syarat dalam Rangka Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Kedua, memerintahkan kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsungnya sambil menunggu keputusan lebih lanjut.

Salinan surat tersebut disampaikan kepada Kepala BKN, Dewas KPK, dan sejumlah 75 pegawai yang tak lolos TWK.

Bagikan