Tuntutan Warga Perumahan Pemda Manggala Mulai Direspons BPN

Warga ORW 12 Perumahan Pemda Manggala melakukan koordinasi bersama Kepala BPN Makassar Andi Bakti, Camat Manggala Ansar, dan Kepala Dinas Pertanahan Makassar Sophian Manai, di Kantor BPN Makassar, Selasa 11 Februari 2020

Terkini.id, Makassar – Desakan warga ORW 12 Perumahan Pemda Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Makassar untuk membuka blokir pembuatan Sertifikat Hak Milik (SHM) mulai direspons. BPN segera melakukan inventarisasi di lokasi.

Perintah inventarisasi dikeluarkan Dirjen Penanganan Masalah Agraria setelah warga melakukan unjuk rasa 4 April 2019. Juga ada permintaan dari Pemerintah Provinsi Sulsel untuk membuka blokir tanah bekas HGU Nomor 2, 3, 4, 5, dan 6 Karuwisi. Khususnya di atas HPL Nomor 20015 / Manggala.

“Kalau bisa secepatnya,” Kata Andi Bakti, Kepala Kantor BPN/ATR Kota Makassar, Selasa 11 Februari 2020.

Untuk memudahkan kerja tim di lapangan, Andi Bakti mengundang sejumlah pihak yang berkepentingan untuk memperlancar proses inventarisasi.

Hadir dalam rapat koordinasi,Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar Sophian Manai, Camat Manggala Ansar, Tim Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T), Ahmad Sere dari Koperasi Beringin, dan Ketua ORW 12 Ilyas Banu dan sejumlah warga.

Menarik untuk Anda:

Hasil inventarisasi akan menjadi bahan laporan ke Kementerian ATR/BPN untuk menjadi pertimbangan pembukaan blokir.

Ketua ORW 12 Ilyas Banu berharap proses inventarisasi bisa membuka mata pemerintah di pusat. Bahwa warga Perumahan Pemda sudah lama terzalimi.

“Kami selalu dikerjai,” ungkap Ilyas.

Ansar, warga Pemda yang ikut dalam rapat mengaku senang. Karena sejak melakukan unjuk rasa tahun lalu, semua desakan warga selalu menunjukkan kemajuan.

Surat dan permintaan warga sudah mulai ditanggapi dengan surat. “Sebelumnya kami tidak pernah digubris,” katanya.

Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar Sophian Manai mengaku status kepemilikan lahan di Perumahan Pemda sudah berkekuatan hukum tetap. Lahan tersebut adalah lahan pemerintah yang sudah diserahkan kepada warga melalui koperasi. Gugatan apa pun tidak dapat lagi diterima.

“Sudah final,” katanya.

Camat Manggala Ansar mengaku akan membantu BPN dalam melakukan inventarisasi.

“Kami ikut yang inkrah,” ungkap Ansar.

Konten Bersponsor

Mungkin Anda Suka

Tes Usap Massal di Kecamatan Makassar, Naisyah: Tidak Capai Target

Aktivis Perempuan Nilai Fatmawati Rusdi Figur Jempolan

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar