Masuk

Hadiri Rapat Paripurna Penandatanganan Kesepakatan KUA PPAS, Bupati Minta ini ke OPD

Komentar
DPRD Kota Makassar

Terkini.id, Jeneponto – Bupati, Iksan Iskandar hadiri rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan bersama terhadap kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas platform anggaran sementara (PPAS).

Rapat Paripurna itu berlangsung di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Jl. Pahlawan, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, Jumat, 19 Agustus 2022 malam.

Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD , Arifuddin dihadiri anggota DPRD, Forkopimda, Sekda Jeneponto,  beberapa kepala OPD, Kabag, Camat dan Lurah.

Baca Juga: Sempat Tertunda 5 Jam, DPRD Jeneponto Sahkan Ranperda APBD 2023 Menjadi Perda

Bupati Jeneponto, Iksan Iskandar dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada DPRD dalam hal itu BANGGAR dan Bamus yang telah menyelesaikan satu tahapan krusial yakni kesepakatan bersama terhadap KUA-PPAS untuk tahun anggaran 2023 mendatang 

“Hal tersebut dinilai krusial karena kebijakan umum anggaran (KUA) merupakan pondasi awal dalam menyepakati platform anggaran sementara (PPAS) dan tentunya menjadi tahapan penting untuk penyusunan APBD,” kata Iksan Iskandar.

Menurutnya, terdapat enam prioritas pembangunan daerah Kabupaten Jeneponto pada tahun 2023 mendatang, yakni peningkatan kualitas SDM daalam penurunan presentase kemiskinan, peningkatan pembangunan Infranstruktur (khususnya Infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah), peningkatan pelayanan publik, peningkatan  pembangunan lingkungan hidup berkelanjutan, peningkatan perekonomian daerah berbasis potensi dan ketertiban serta  ketenteraman masyarakat 

Baca Juga: Aktivis Jeneponto Henri Jatong Ditikam, Pelaku Diduga Anak Kepala Desa

“Keenam poin prioritas tersebut sejalan dengan tema pembangunan daerah kmJabupaten Jeneponto tahun 2023 yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat  serta daya saing daerah melalui penguatan kualitas SDM dan ekonomi yang inovatif,” ujarnya.

Iksan menyapaikan, target capaian prioritas pembangunan Kabupaten Jeneponto penggunaannya harus lebih fokus pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kami meminta kepada organisasi perangkat daerah agar segera melakukan langkah-langkah percepatan guna memenuhi tahapan penyusunan dokumen penganggaran yang selanjutnya berimplikasi pada saat penyusunan Ranperda APBD tahun 2023,” tutup Iksan Iskandar.