Masuk

Komisi VIII DPR Sebut Penyelewengan ACT Harus Disanksi Tegas Bahkan Dibubarkan

Komentar

Terkini.id, JakartaKomisi VIII DPR menyebut penyelewengan Aksi Cepat Tanggap ACT harus disanksi tegas dan dibubarkan bila terbukti menilap donasi dari masyarakat, Selasa 5 Juli 2022.

Komisi VIII DPR RI juga menanggapi polemik dugaan pada yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang menyelewengkan donasi.

Komisi VIII DPR tersebut menekankan bahwa sebanyak atau sekecil apa pun donasi yang diduga telah diselewengkan oleh ACT mesti diselidiki melalui jalur hukum dan juga diganjar sanksi bila terbukti.

Baca Juga: Mayoritas Dana ACT Disebut untuk Beli Villa, Warganet Sebut Kelakuan ACT Lebih Dari Iblis

“Penyelewengan ACT ditindak hukum, memastikan penyelewengan itu harus disanksi tegas,” sebut Komisi VIII DPR Yandri Susanto pada wartawan, Selasa 5 Juli 2022.

Yandri menyatakan bahwa kepedulian sosial masyarakat bukanlah tidak mungkin hilang bila yayasan atau lembaga yang telah terbukti menyelewengkan dana donasi tak ditindak dengan tegas.

Yandri khawatir malah timbul persepsi donasi yang masyarakat lontarkan tidak sampai pada pihak yang seharusnya membutuhkan.

Baca Juga: Polri Sebut Ketua Umum Koperasi Syariah 212 Akui Terima Dana Sebesar Rp 10 Miliar

“Karena, kalau tidak disanksi tegas saya khawatir trust atau kepercayaan masyarakat yang punya kepedulian sosial dapat menjadi lemah ataupun hilang. Karena, kalau uang mereka disalahgunakan berarti tidak sampai pada tujuan. Nah, ini jangan sampai tafsir masyarakat seperti itu,” ujar Yandri.

Kemudian, pimpinan Komisi VIII DPR dari Fraksi PAN tersebut menyarankan supaya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengaudit penerimaan dan juga penyaluran donasi yang diterima oleh ACT. Yandri juga meminta kepada Kemensos agar turut pada penanganan dugaan penyelewengan donasi oleh ACT tersebut.

“Audit BPK dengan tujuan tertentu bisa dilakukan, karena (ACT) telah lama berdiri dan menghimpun dana yang luar biasa,” ucapnya.

“Jadi perlu disampaikan ke publik termasuk keterlibatan Kemensos, karena ini kan ranah Kemensos,,” lanjutnya Yandri.

Baca Juga: Ruhut Sitompul: Kadrun Pada Sewot, Para Tersangka ATC Ditahan

Di samping itu, Yandri juga menganggap bahwa dugaan penyelewengan donasi oleh ACT itu sebagai pelajaran buat Kemensos. Wakil Ketua Umum PAN tersebut menilai bahwa Kemensos mesti membuat aturan yang lebih jelas lagi mengenai pengelolaan donasi masyarakat pada yayasan atau lembaga swasta.

“Perlu aturan yang lebih jelas untuk lembaga-lembaga filantropi atau yayasan-yayasan yang menghimpun dana masyarakat itu apa saja kewajiban dan haknya pada yayasan itu,” jelas Yandri.

“Kemensos harus membuat aturan yang detail menyangkut masalah sanksi, apakah itu sanksi terhadap yayasan atau lembaganya ataukah sanksi individu-individu yang terlibat dalam hal ini pidana,” sambungnya.

Yandri juga menegaskan bahwa besar atau kecil donasi yang telah terbukti diselewengkan, ACT tetap mesti ditindak. Bahkan, Ia juga menyatakan ACT dibubarkan bila terbukti menilap donasi dari masyarakat.

“Berapapun yang diselewengkan itu, menurut saya, harus ditindak. Bahkan kalau perlu dibubarkan. ACT diaudit, dipanggil para pihak, dipublikasi apa persoalannya, apa penyelewengannya dengan terang benderang, sehingga nanti insyaallah masyarakat tetap punya kontribusi untuk memberikan sumbangsih melalui yayasan-yayasan yang lain, yang sehat, yang tidak melakukan penyimpangan,” pungkasnya Yandri.